Bangsa dan Negara

Pengertian dan pemahaman tentang bangsa dan negara.

1. Pengertian bangsa dan negara

Pengertian negara sama dengan pengertian bangsa dalam arti politis, karena negara merupakan organisasi kekuasaan politik yang dapat memaksakan kekuasaan tersebut secara sah (legal) pada semua orang yang ada di wilayahnya.

Istilah negara berasal dari bahasa Sansekerta yaitu nagari atau nagara yang berarti kota.

Sedangkan istilah negara yang dipakai dalam ilmu kenegaraan merupakan terjemahan dari istilah‐istilah state (Inggris), destaat (Belanda), l’etat (Perancis) atau lostato (Nicollo Machiavelli). Istilah ini telah dikenal sejak abad ke‐15 yang dianggap sebagai terjemahan dari istilah latin klasik “status” yang mengandung arti keadaan tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sifat tetap dan tegak.

Adapun pengertian negara dari para pakar, antara lain sebagai berikut :

1. George Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

2. Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

3. R. Joko Soetono

Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama.

4. Mr. Soenarko

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

5. Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

6. Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

7. Mac Iver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

8. Hugo de Groot (Grotius)

Negara merupakan ikatan‐ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

9. Aristoteles

Negara (politis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik‐baiknya.

10. Jean Bodin

Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga‐keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat.

11. Hans Kelsen

Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.

12. Kranenberg

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara dapat ditinjau dari beberapa segi berikut:

1. Organisasi politik

Menurut Mac Iver, negara adalah suatu lembaga yang mengikat anggotanya secara memaksa. Mac Iver kemudian memberi batasan bahwa Negara merupakan persekutuan yang bertindak melalui hukum yang direalisasikan oleh suatu pemerintah.

2. Organisasi kekuasaan

Menurut Logemann, negara ialah suatu organisasi masyarakat yang dengan kekuasaannya mengatur dan meyelenggarakan masyarakat sebagai organisasi kekuasaan, Negara terdiri atas berbagai fungsi dan jabatan.

3. Organisasi kesusilaan

Menurut Hegel, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan universal dan individual. Hegel menentang adanya pemusatan kekuasaan dalam negara dan tidak setuju dengan adanya pemungutan suara. Hegel menghendaki tidak ada kekuasaan lain selain negara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan‐tujuan dari kehidupan bersama.

2. Unsur-unsur Negara

1. Unsur konstitutif atau unsur pokok

a. Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam wilayah negara tertentu. Rakyat dalam suatu negara meliputi :

(1) Penduduk, bukan penduduk

(2) Warga negara, bukan warga negara

b. Wilayah

Wilayah negara adalah tempat/ruang yang menunjukkan batas‐batas dimana negara itu sungguh‐sungguh dapat melaksanakan kekuasaannya. Sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan.

Wilayah suatu negara terdiri dari:

(1) Wilayah darat

Bentuk perbatasan wilayah daratan, antara lain sebagai berikut :

a) Perbatasan buatan manusia, seperti tembok (great wall), patok besi, dan lain lain.

b) Batas alam, seperti gunung, hutan, sungai, dan lain‐lain.

c) Batas geofisika, yang berupa garis lintang dan bujur.

(2) Wilayah laut

Wilayah laut suatu negara disebut laut teritorial sedangkan laut yang berada di luar laut territorial disebut laut bebas / laut internasional atau more liberum.

Dua konsepsi yang pernah muncul berkaitan dengan peguasaan wilayah lautan :

a) Res Nullius

Pandangan yang menyatakan bahwa laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing­masing negara (John Sheldon dari Inggris dalam bukunya More Clausum)

b) Res Communis

Pandangan yang beranggapan bahwa laut itu milik bersama atau milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing­ masing negara (Hugo de Groot/ Grotius dalam bukunya More Liberum,

Gotius mendapatkan julukan Bapak Hukum Internasional).

(3) Wilayah udara

Wilayah udara suatu negara meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Wilayah kedaulatan udara Indonesia menurut

UU No. 20/1982 setinggi 35,761 km termasuk orbit geostasioner.

Beberapa pendapat mengenai wilayah kedaulatan udara :

a) Lee : wilayah udara territorial suatu negara adalah jarak tembak meriam yang dipasang di daratan.

b) Van Holzen Darf : wilayah udara suatu negara adalah 1000m di atas permukaan bumi tertinggi.

c) Henrich’s : wilayah udara suatu negara setinggi 196 mil.

(4) Wilayah ekstra teritorial

Wilayah ekstra teritorial adalah wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas‐batas wilayah teritorial. Contoh wilayah ekstra teritorial :

a) Kapal laut di luar laut teritorial di bawah bendera suatu negara.

b) Wilayah tempat bekerjanya badan perwakilan sebuah negara.

c. Pemerintah yang berdaulat

(1) Pemerintah dalam arti sempit yaitu suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara yang terdiri atas Presiden, Wakil presiden, dan para menteri.

(2) Pemerintahan dalam arti luas yaitu gabungan semua badan kenegaraan yang

berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara.

2. Unsur deklaratif atau unsur tambahan

Unsur tambahan untuk berdirinya suatu negara berupa pengakuan dari negara lain yaitu pengekuan de facto (secara nyata)dan pengakuan de jure (secara hukum).

Jenis pengakuan dari negara lain :

a. Pengakuan de facto

Pengakuan bahwa secara fisik di sebuah wilayah telah berdiri sebuah negara, pengakuan de facto diberikan kalau suatu negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif atau unsur pokok dan telah menunjukkan diri menjadi pemerintahan yang stabil.

b. Pengakuan de jure

Pengakuan de jure merupakan pernyataan resmi menurut hukum tentang berdirinya sebuah negara, pengakuan ini bersifat tetap dan seluas‐luasnya. Pengakuan de jure lebih kuat dari pengakuan de facto. Pada umumnya, sebelum memberikan pengakuan de jure, negara terlebih dahulu member pengakuan de facto.

Perbedaan antara pengakuan de facto dan de jure adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan de facto dapat ditarik kembali.

2) Negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut.

3) Wakil‐wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan

dan hak istimewa diplomatik.

Beberapa pendapat tentang pengakuan dari negara lain :

a. More, tanpa pengakuan negara lain tidak berarti bahwa suatu negara tidak dapat melangsungkan hidupnya.

b. Brierly, pengakuan negara lain bukanlah unsur konstitutif, melainkan unsurdeklaratif.

c. Francois, pengakuan negara lain merupakan perbuatan hokum yang bersifat timbal balik.

d. Oppen Heimer, pengakuan dari negara lain terhadap keberadaan negara hanya suatu syarat konstitutif untuk melakukan hubungan internasional.

e. Starke, tindakan pemberian pengakuan dari negara lain yang berdaulat dapat dilakukan secara :

1) Tegas (Axpress), yaitu pemberian pengakuan yang dinyatakan secara resmi

berupa nota diplomatic, pesan pribadi kepala negara atau menteri luar negeri melalui traktat.

2) Tidak tegas (Impleid), yaitu pemberian pengakuan yang ditunjukkan oleh

adanya hubungan tertentu antara negara yang mengakui dan negara baru.

Pengakuan negara lain, membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Meningkatkan hubungan yang lebih luas dengan negara lain, baik berupa hubungan diplomatic maupun bentuk perwakilan lainnya.

b. Mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan bangsa. c. Meningkatkan perdamaian internasional.

d. Meningkatkan persahabatan dengan Negara lain.

e. Meningkatkan kerja sama ekonomi dan social dengan Negara lain.

3.Asal Mula Terjadinya Negara

1. Terjadinya negara secara primer

Tahapan perkembangannya dimulai dengan adanya persekutuan masyarakat hokum yang paling sederhana kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju, kerajaan, negara nasional, negara demokrasi. Adapun tahapan‐tahapan tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persekutuan masyarakat (genootschaft)

Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok‐kelompok masyarakat hokum tertentu (suku). Suku sangat terikat dengan adapt serta kebiasaan‐kebiasaan yang disepakati bersama. Suku sangat terikat dengan adapt serta kebiasaan‐kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama (Peran kepala suku dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat). Kemudian satu suku terus berkembang menjadi dua, tiga dan seterusnya menjadi besar dan kompleks.

b. Kerajaan (rijk)

Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan‐penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubah fungsinya kepala suku dari primus inter pares menjadi raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan. Tahap berikutnya, karena berbagai factor sering ada daerah taklukan yang memberontak. Raja berusaha menaklukan dengan tentara yang kuat. Setelah berhasil menaklukkan, rauja menjadi berwibawa terhadap daerah‐daerah kekuasaannya sehingga mulai tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.

c. Negara nasional

Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Tumbuh satu identitas kebangsaan.

d. Negara demokrasi

Dari fase negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Pemikiran

demikian mendorong lahirnya negara demokrasi.

2. Terjadinya negara secara sekunder

Menurut George Jellineck terjadinya negara secara sekunder tidak membahas bagaimana negara pertama kali lahir, tetapi membicarakan bagaimana timbulnya negara baru dan yang berkaitan dengan pengakuan negara lain. Teori ini beranggapan bahwa negara telah ada sebelumnya namun karena ada revolusi,

intervensi, dan penaklukan maka timbul negara baru yang menggantikannya.

3. Terjadinya negara secara spekulatif

a. Teori Ketuhanan, segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, demikian juga negara terjadi atas kehendak Tuhan.

Teori ini dikemukakan sebagai landasan pembenar, dasar hukum, atau untuk memberikan legitimasi kekuasaan dari sang penguasa. Jika ada pemerintahan yang berbentuk kerajaan (monarki) misalnya, sang raja atau bahkan keluarga raja menganggap/dianggap mempunyai hubungan dengan Tuhan, paling tidak dianggap memperoleh wahyu dari Tuhan. Contoh: adanya keyakinan bahwa Raja Iskandar Zulkarnaen adalah putra Dewa Zeus Anamon, atau kaisar‐kaisar

di Jepang dianggap sebagai keturunan langsung Dewa Matahari.

Beberapa filsuf yang mendukung teori ini antara lain:

a. Friedrich Julius Stahl, yang menegaskan bahwa kekuasaan hanya dipindahkan oleh Tuhan dan harus diterima oleh manusia. Namun tidak tumbuh atas kehendak manusia, akan tetapi semata‐mata atas kehendak Tuhan.

b. Agustinus, yang menegaskan bahwa negara yang paling baik adalah negara

Tuhan.

c. Thomas Aquinas, yang berpendapat bahwa negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk tercapainya kemuliaan yang abadi.

b. Teori Perjanjian, terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat, yaitu pactum unionis dan pactum subjektionis.

Semua warga negara mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama warga, kemudian disebut negara. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, John Locke, dan Montesquieu.

Thomas Hobbes, dalam bukunya karyanya De Cive dan Leviathan menyebutkan bahwa manusia itu pada mulanya hidup dalam keadaan liar dan kacau sehingga berlaku hukum rimba. Manusia yang satu merupakan serigala terhadap manusia lainnya (homo homini lupus) dan akhirnya timbul perang antarsesama melawan semua orang (bellum omnium contra omnes) dan terus berlanjut, maka timbul dari akal manusia kesadaran untuk mempertahankan eksistensi agar tidak timbul kehancuran dan kepunahan dalam kehidupannya. Maka, manusia mulai berbicara dan mengadakan perjanjian satu sama lain untuk tidak membunuh, lalu membentuk suatu negara dan pemerintah yang berkuasa. Kepada pemimpinnya diserahkan kedaulatan warga negara untuk memerintah secara penuh (mutlak), demi keamanan dan ketentraman manusia. Dengan demikian lahirlah absolutisme.

Jean Jacques Rousseau, dalam karyanya berjudul Du Contract Social menyebutkan bahwa manusia itu berdaulat penuh atas dirinya. Manusia mempunyai hak lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kelahiran setiap manusia sungguh‐sungguh merdeka (tout home eas ne libre). Tetapi agar kepentingannya menjadi terjamin, maka tiap‐tiap orang dengan sukarela menyerahkan hak dan kekuasaannya kepada suatu organisasi yang diadakannya bersama‐sama dengan orang lain yang diberi nama negara. Penyerahan hak dan kekuasaannya ini diserahkan kepada negara dan pemerintahan melalui syarat‐syarat, yakni negara dan pemerintah harus menjamin kepentingan rakyat dan kedaulatan negara yang berasal dari rakyat tersebut harus sesuai dengan kehendak umum seluruh rakyat (velonte generale). Apabila negara maupun pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya menyimpang dari kehendak umum seluruh rakyat, maka rakyat bebas menuntutnya. Akhirnya ajaran Rousseau ini menjadi dasar terhadap revolusi di berbagai negara, misalnya di Prancis, Iran, Filipina, Indonesia, dan sebagainya.

c. Teori Kekuasaan, negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Adapun kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa.

Berdasarkan teori evolusi Charles Darwin bahwa kehidupan semesta serba diliputi oleh adanya perjuangan untuk mempertahankan hidup masing‐masing, yang kuat menindas yang lemah, maka yang lemahpun berusaha untuk menjadi kuat dan berkuasa. Keadaan seperti ini secara terus menerus berlanjut, bahkan setiap perjuangan senantiasa terus berusaha menambah kekuatan agar tetap kuat dan berkuasa.

Teori kekuasaan ini dikemukakan oleh Friedrich Engels, Ludwig von Gumplowigz, Leon Duguit, Karl Marx, dan Frans Oppenheimer.

Menurut pendapat Friedrich Engels dan Ludwig von Gumplowigz terjadinya negara sebagai suatu perjuangan kelas antarmanusia. Kekuasaan negara timbul dari persekutuan golongan yang menang. Pihak yang menang membuat peraturan untuk memaksa yang kalah agar berbuat menurut kehendak yang menang / kuat.

d. Teori Hukum Alam, hukum alam bukan buatan negara, melainkan atas kekuasaan alam yang berlaku universal, tidak berubah serta berlaku di setiap waktu dan tempat. Negara terjadi secara alamiah.

Ahli piker yang mengemukakan teori hukum alam antara lain:

1) Plato

Menurut ajaran Plato mengenai asal mula terjadinya negara sebagai berikut:

a) Karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam.

Hal inilah yang menyebabkan antarmanusia harus bekerja sama dan berhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

b) Karena keterbatasan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

dan keinginan tanpa adanya hubungan dan kerja sama dengan sesama.

c) Karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing‐masing tiap‐tiap orang mempunyai tugas sendiri‐sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.

d) Kemudian terciptalah kesatuan mereka yang disebut masyarakat atau negara.

Sehingga negara itu menurut Plato pada hakikatnya adalah suatu keluarga yang besar, dimana masing‐masng anggota keluarga tersebut saling berhubungan dan bekerja sama serta memiliki tugas masing‐masing untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka bersama.

2) Aristoteles

Menurut Aristoteles, awal mula terjadinya negara adalah penggabungan dari keluarga menjadi keluarga yang lebih besar, sehingga terbentuklah desa dan akhirnya menjadi negara.

a) Manusia menurut kodratnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan eksistensinya.

b) Kerena sifat dan kodrat yang dimiliki setiap manusia yang cenderung

hidup berkelompok, maka terjadilah hubungan antarsesama, yakni dalam bentuk keluarga inti (nucleus family.

c) Dari keluarga inti kemudian berkembang menjadi keluarga yang lebih

besar (big family), seperti marga.

d) Dari keluarga besar, kemudian terbentuklah kelompok yang besar atau gabungan dari beberapa keluarga besar yang disebut desa.

e) Antara kelompok desa kemudian bergabung dan saling berhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan desanya, maka terbentuklah masyarakat desa yang lebih luas yang disebut sebagai negara.

Sumber

4.Pemahaman tentang demokrasi

Secara garis besar pengertian dari Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut maka bentuk pemerintahan politiknya adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat.

a. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari /oleh /untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya ,baik dari segi konsep maupun praktek, Demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. Tidak semua warga negara dapat langsng terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

B. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

1. Bentuk demokrasi

setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Ada berbagi bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain: a.)Pemerintahan Monarki: monarki mutlak (absolut), monarki konstitusional, dan monarki parlementer 2.) Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian pemerintahan republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).

2. Kekuasaan dalam pemerintahan

kekuasaan pemerintahn dalam negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif( kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan), dan kekuasaan federatif ( kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan pihak luar negeri).kekuasaan yudikatif(mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.(teori trias politica oleh john locke).

3. Pemahaman demokrasi di indonesia

a) Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system).

b) Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.

c) Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif. Mengenai model sistem-sistem pemerintahan negara, ada empat macam sistem-sistem pemerintahan, yaitu : Sistem pemerintahan diktator (diktator borjuis dan proletar), Sistem pemerintahan parlementer, Sistem pemrintahan presidential, dan sistem pemerintahan campuran.

4. Prinsip dasar pemerintahan republik indonesia

Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa indonesia memiliki arti bahwa pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita, cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa indonesia. Dalam hal ini ada dua hal yang mendasar yang digariskan secara sistematis yaitu pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tata urut peraturan perundangan republik indonesia yang terdiri dari UUD 1945, ketetapan MPR, UU dan Perpu, PP, Keppres dan peraturan pelaksanaan lainnya. UUD 1945 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan republik indonesia terdiri atas Hukum Dasar Tertulis yaitu UUD 1945 (pembukaan, batang tubuh dan penjelasan) dan hukum dasar tidak tertulis yaitu perjanjian dasar yg dihormati, dijunjung tinggi serta ditaati oleh segenap warga negara, alat dan lembaga negara dan diperlakukan sama seperti hukum dasar tertulis.

5. Prinsip-prinsip demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi.” Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

C. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Pada dasarnya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara dengan cara menyadarkan segenap warga negara akan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.Manyadari akan hal tersebut di atas, maka pembinaan kesadaran bela negara akan dapat berhasil dengan baik apabila dilaksanakan dengan memperhitungkan tingkat kesiapan dan tingkat perkembangan dari peserta didik. Dalam rangka proses internalisasi kesadaran bela negara seyogyanya peserta didik diberi kesempatan untuk dapat mengembangkan kepribadian sebaik-baiknya atas dasar pengalaman pribadi yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

1. Maksud dan Tujuan PPBN

a. Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya.

b. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

c. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya.

d. Di samping itu setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

2. Beberapa dasar pemikiran yang dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warganegara untuk ikut serta membela negara Indonesia :

a. Pengalaman sejarah perjuangan RI

b. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis

c. Keadaan penduduk (demografis) yang besar

d. Kekayaan sumber daya alam

e. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan

f. Kemungkinan timbulnya bencana perang.

3. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

a. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode

◦ Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde Lama

◦ Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde Baru.

◦ Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.

b. Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik

Ancaman yang datangnya dari dalm maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang-Undang tentang Pokok-pokok Parlementer Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 tahun 1954. Realisasi dari produk-produk undang-undang ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang menjadi keamanan desa, OKD. Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah, OKS. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan yang diselengarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.

c. Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social.Untuk mewujudkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan bernegara yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendaptakan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat Ketetapan MPR dengan Nomor: IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s